Banyak Kapal Patroli Laut Tidak Beroperasi, Anggaran BBM Tetap Berjalan

NAGA333 - Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk F. Paulus, menyatakan bahwa saat ini banyak kapal dari lembaga penjaga keamanan laut tidak aktif beroperasi. Namun, alokasi anggaran untuk bahan bakar minyak (BBM) kapal-kapal tersebut masih berjalan, meskipun banyak kapal hanya bersandar di pelabuhan. 

"Saat radar diaktifkan untuk memantau laut, hanya beberapa persen kapal yang beroperasi, sementara sisanya berlabuh," ujar Lodewijk dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, Selasa (11/2/2025). "Dukungan BBM tetap mengalir, begitu juga dengan dukungan operasional," tambahnya. Lodewijk menyoroti daerah perairan Kepulauan Riau, di mana banyak kapal lembaga keamanan laut hanya berlabuh di pelabuhan. Ia mengusulkan adanya regulasi untuk mengatur distribusi kapal pengawas agar lebih merata di seluruh perairan Indonesia. 

"Kenapa menumpuk di Kepulauan Riau? Ini perlu koordinasi. Kapal sedikit, wilayah luas. Kita butuh koordinasi," kata Lodewijk. Sebelumnya, Lodewijk F. Paulus juga menyampaikan bahwa saat ini ada 13 lembaga yang bertugas menjaga keamanan wilayah laut. Namun, koordinasi antar lembaga tersebut masih kurang, dan kewenangan masing-masing lembaga menciptakan ego sektoral. "Ada 13 lembaga penegak hukum di laut saat ini. 

Masing-masing memiliki tugas dan wewenang yang dilindungi Undang-Undang. Dari 13 ini, enam memiliki armada kapal," jelas Lodewijk dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Selasa (11/2/2025). Enam lembaga yang memiliki kapal tersebut adalah TNI Angkatan Laut, Direktorat Perairan Perlindungan, Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, dan Bakamla, seperti dilaporkan oleh NAGA333.