Diduga Lakukan Pungli, MPKN Minta Kejatisu Periksa Kasatker OP SDA BBWS Sumatera II
NAGA333 - Masyarakat Peduli Keuangan Negara (MPKN) meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) untuk memeriksa Kasatker OP SDA Balai Besar Wilayah Sumatera II terkait pekerjaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3 -TGAI) di Wilayah Sumatera Utara yang diduga syarat akan masalah.
Hal ini disampaikan Boni Hutafea selaku Kordinator Aksi saat melakukan aksi unjukrasa di depan Kejatisu, Selasa (10/12/2024) Boni Hutafea menyampaikan dalam orasinya bahwa dalam beberapa pekerjaan pada P3 -TGAI yang berada di beberapa Kabupaten di Sumatera Utara diduga tidak sesuai spesifikasi teknis dan juga petunjuk teknis (juknis) Keputusan Menteri (Kepmen) Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). “Dikarenakan pekerjaan tersebut diduga di pihak ketigakan. Padahal sesuai Kepmen pekerjaan harusnya dilakukan Kelompok Masyarakat. Dan akibat dari pekerjaan tersebut dipihak ketigakan muncul informasi adanya dugaan pungutan liar (pungli) terhadap tiap paket pekerjaan P3-TGAI tersebut” ucap Boni dalam Orasinya.penelusuran "naga333"
Boni Juga menyoroti adanya dugaan pungli pada calon Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) di BBWS Sumatera II jutaan rupiah. Untuk itu mereka minta Kejatisu segera melakukan penyelidikan terkait Informasi yang mereka sampaikan. “Kami juga mendapatkan informasi adanya dugaan pungli pada para pencari kerja TPM di BBWS Sumatera II. Dimana orang yang mencari kerja malah di manfaatkan.Untuk itu, kami meminta Kejatisu membongkar oknum-oknum pemeras masyarakat tersebut,” teriaknya depan kejatisu.
Dalam aksi unjukrasa, massa MPKN juga turut membawa Spanduk bertuliskan “Periksa Kasatker OP SDA & PPK BWS P3-TGAI yang diduga syarat akan masalah”. Setelah puas menyampaikan aspirasi, massa MPKN diterima Ria Selaku perwakilan dari Kejatisu. “Masalah ini akan saya sampaikan dengan pimpinan. Meski begitu, kita minta MPKN segera membuat laporan untuk segera ditindaklanjuti,” saran Ria.
Selanjutnya setelah diterima perwakilan kejatisu, massa MPKN pun membubarkan diri dan melanjutkan aksi unjukrasa di depan Kantor BBWS Sumatera II. (red)
Hal ini disampaikan Boni Hutafea selaku Kordinator Aksi saat melakukan aksi unjukrasa di depan Kejatisu, Selasa (10/12/2024) Boni Hutafea menyampaikan dalam orasinya bahwa dalam beberapa pekerjaan pada P3 -TGAI yang berada di beberapa Kabupaten di Sumatera Utara diduga tidak sesuai spesifikasi teknis dan juga petunjuk teknis (juknis) Keputusan Menteri (Kepmen) Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). “Dikarenakan pekerjaan tersebut diduga di pihak ketigakan. Padahal sesuai Kepmen pekerjaan harusnya dilakukan Kelompok Masyarakat. Dan akibat dari pekerjaan tersebut dipihak ketigakan muncul informasi adanya dugaan pungutan liar (pungli) terhadap tiap paket pekerjaan P3-TGAI tersebut” ucap Boni dalam Orasinya.penelusuran "naga333"
Boni Juga menyoroti adanya dugaan pungli pada calon Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) di BBWS Sumatera II jutaan rupiah. Untuk itu mereka minta Kejatisu segera melakukan penyelidikan terkait Informasi yang mereka sampaikan. “Kami juga mendapatkan informasi adanya dugaan pungli pada para pencari kerja TPM di BBWS Sumatera II. Dimana orang yang mencari kerja malah di manfaatkan.Untuk itu, kami meminta Kejatisu membongkar oknum-oknum pemeras masyarakat tersebut,” teriaknya depan kejatisu.
Dalam aksi unjukrasa, massa MPKN juga turut membawa Spanduk bertuliskan “Periksa Kasatker OP SDA & PPK BWS P3-TGAI yang diduga syarat akan masalah”. Setelah puas menyampaikan aspirasi, massa MPKN diterima Ria Selaku perwakilan dari Kejatisu. “Masalah ini akan saya sampaikan dengan pimpinan. Meski begitu, kita minta MPKN segera membuat laporan untuk segera ditindaklanjuti,” saran Ria.
Selanjutnya setelah diterima perwakilan kejatisu, massa MPKN pun membubarkan diri dan melanjutkan aksi unjukrasa di depan Kantor BBWS Sumatera II. (red)
0 Komentar